Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Pelanggan

business

Pemerintah terus mengoptimalkan peningkatan penegakan undang-undang di bidang perlindungan konsumen and metrologi absah di Tanah Air. Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen. Terakhir, pada permulaan bulan Januari 2013, Mendag RI Gita Wirjawan bersama dengan Kepala Bareskrim POLRI Irjen Pol Sutarman, serta dilihat oleh Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menandatangani MOU berhubungan hal tersebut.

Menteri Perdagangan RI menyampaikan bahwa kerjasama ini diharapkan dibolehkan meningkatkan keterpaduan operasional dalam penanganan tindak pidana di sektor perlindungan customer & metrologi absah yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Pelanggan (PPNS-PK), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Benar (PPNS-MET), yang disupport oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Pada kesempatan tsb dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Standardisasi & Perlindungan Konsumen Nus Nuzulia Ishak dengan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang juga selaku Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini and Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Lucky S. Slamet tentang Kerjasama Pengawasan Barang Untuk Produk Non Pangan, Pangan olahan, serta Pangan Segar.

Dirjen SPK Nus Nuzulia Ishak mengatakan bahwa bisnis sama ini ingin dapat meningkatkan efektivitas pengawasan barang beredar meliputi produk non pangan, pangan olahan, dan pangan segar khusus di dalam rangka melindungi customer.

Selain itu, kerja sama ini juga diperbolehkan menjadi wadah pertukaran informasi terkait pengawasan peredaran produk non pangan, pangan olahan & pangan segar yang beredar di pasar. Juga pastinya menaikan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Objek pengawasan untuk produk non pangan, antara lain meliputi pemenuhan standar, pencantuman label, komando penggunaan (manual) serta kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Negara Tercinta Indonesia, buat buat produk pangan segar juga pangan olahan mencangkup aspek sekuriti, kualtas, & gizi serta pemberian label.

Dengan adanya MOU ini, maka penegakan undang-undang bisa dilaksanakan secara lebih intensif sehingga meminimalisir keberadaan barang yang tidak cocok dengan syarat tata cara perundang-undangan. menjadilah bagian Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Sasarannya selain buat perlindungan customer, juga buat pengamanan pasar di dalam negeri, sekaligus menyederhanakan terciptanya kepastian UU di dalam berusaha guna diijinkan cantik investasi di Indonesia .

Selain tersebut, kerjasama ini juga dilakukan sebagai antisipasi supaya barang-barang yang beredar di wilayah Negara Kita Indonesia sesuai dengan kaedah keselamatan, sekuriti juga kesehatan serta lingkungan hidup & layak digunakan, digunakan, serta dikonsumsi oleh masyarakat.

INFO LAINNYA :  Persewaan Transportasi di Kota Surakarta