Pengawasan Pemerintah Dilakukan Demi Perlindungan Pelanggan

business

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tdk sudah berhenti meningkatkan pengawasan barang beredar atas produk non-pangan maupun pangan. Selain buat melindungi customer, pengawasan secara berkesinambungan akan menciptakan iklim bisnis yang sehat di Tanah Air. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat mengumumkan hasil pengawasan barang beredar dan jasa di kantor Kementerian Perdagangan pada Januari 2013.

“Pengawasan itu juga dilakukan buat mendorong peningkatan produksi serta penggunaan produk di dalam negeri serta mencegah distorsi pasar dari peredaran produk impor yang tidak cocok dengan tata cara yang berlaku ,” kata Wamendag.

Sementara itu, Dirjen Standardisasi juga Perlindungan Customer Nus Nuzulia Ishak juga berpikiran tidak beerbeda. Menurutnya, peran pengawasan pemerintah di dalam mengatur barang beredar juga jasa senantiasa dilakukan supaya kualitas perlindungan customer semakin. Masa ini saja masih banyak barang dan jasa yang beredar di kalian yang meninggalkan peraturan pemerintah. Dan berupayalah menjadi Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen.

Setidaknya, pada pengawasan Tahap VI yang dilakukan selama bulan November – Desember 2012 hari kemudian telah ditemukan 100 produk yang dipikirkan tidak sesuai syarat yang betul . Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, dari 100 produk tsb sebanyak 8 produk di antaranya diterka melanggar persyaratan terkait Standar Nasional Indonesia (SNI), 29 produk dikira melanggar ketentuan Manual juga Kartu Jaminan (MKG), 62 produk dikira menyalahi syarat label di dalam Bahasa Indonesia , serta 1 produk yang tak memenuhi peraturan produk yang diawasi distribusinya.

Sementara hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Kemendag secara keseluruhan selama kurun waktu th 2012 telah ditemukan 621 produk yang diperkirakan tak memenuhi ketentuan. Jumlah temuan ini mengalami kenaikan bernilai 28 produk dibedakan tahun 2011. Dari temuan tsb 61% yaitu produk impor dan 39% yaitu produksi di dalam negeri.

Berdasarkan jenis pelanggarannya berjumlah 34% produk diterka menyalahi aturan SNI, 22% diterka menyalahi MKG, 43% disangka menyalahi persyaratan label di dalam Bahasa Republik Indonesia , serta 1% diduga nggak memenuhi tata cara produk yang diawasi distribusinya.

Sedangkan menyesuaikan kelompok produk yang disangka tdk memenuhi peraturan, sejumlah 39% ialah produk elektronika & alat listrik, 20% produk alat rumah tangga, 13% produk suku cadang kendaraan, serta sisanya ialah produk bahan bangunan, produk makanan minuman & Tekstil juga Produk Tekstil (TPT).

Adapun langkah-langkah yang telah diambil sebagai tindak lanjut dari temuan itu, adalah untuk pelanggaran pidana, bernilai 2 produk sudah dilimpahkan ke Kejaksaan (P21), 3 produk nggak diijinkan dilanjutkan sebab tersangkanya meninggal dunia, dan lebih dari satu produk masih di dalam penyidikan.

Sementara buat pelanggaran administrasi, telah dilaksanakan pemberian peringatan tertulis kepada para pelaku usaha dari 348 produk, permintaan penarikan 8 produk, pembinaan terhadap asosiasi, serta pemanggilan para pelaku bisnis guna keperluan penyidikan dan pengumpulan keterangan.

Wamendag menjelaskan bahwa sebagai bentuk upaya mewujudkan perlindungan pelanggan yang lebih optimal, Kemendag telah menetapkan 2 sasaran program pengawasan produk beredar di th 2013.

Pertama, Kemendag akan meningkatkan efektifitas Pengawasan barang Beredar di daerah perbatasan melalui event Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), penyelenggaraan pengawasan berkalakhusus, crash program, pengawasan implementasi label di dalam Bahasa Negara Tercinta Indonesia & MKG, serta pengawasan distribusi.

Kedua, Kemendag ingin mengoptimalisasi penegakan undang-undang lewat perbaikan kualitas koordinasi aparat penegakan hukum serta pendampingan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Pelanggan (PPNS-PK) di daerah.

INFO LAINNYA :  Bubur Bayi Organik Sebagai Makanan Pendamping Air Susu Ibu Utama buat Bayi Kita